TORANGPEBERITA.COM- Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Depri Pontoh mengikuti pembukaan acara forum nasional stunting 2021, secara virtual di ruang kerja bupati Bolmut, Selasa 14 Desember 2021.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir, wakil ketua DPRD Bolmut Saiful Ambarak, kadis kesehatan, Jusnan Mokoginta, Kadis PPKBPPPA Yani Lasama, Kadis PMD Fadly Usup.
Kegiatan sendiri buka langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin.
Wapres menuturkan saat ini satu dari tiga balita Indonesia mengalami stunting. Menurutnya, masalah stunting ini bukan semata-mata persoalan bangsa di masa sekarang saja, tetapi juga menyangkut masa depan karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa.
“Merekalah masa depan kita. Bagaimana kita bisa mencapai visi Indonesia Emas Tahun 2045 kalau modal dasarnya, yaitu anak-anak bangsa mengalami stunting, terganggu perkembangan kognitif dan kesehatannya,” ujarnya.
Lebih jauh, pada acara yang bertajuk “Komitmen dan Aksi Bersama untuk Membangun Strategi Efektif dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia” ini, Wapres menekankan kembali bahwa pemerintah sangat serius mengupayakan penurunan angka prevalensi stunting.
“Komitmen pemerintah tidak pernah kendur,” tegasnya.
Untuk itu, Wapres mengajak seluruh pihak terkait untuk mulai berinvestasi pada intervensi gizi sejak saat ini. Ia pun meyakinkan investasi gizi ini adalah kunci yang akan membentuk masa depan bangsa.
Pada kesempatan tersebut, Wapres meminta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting, Hasto Wardoyo, untuk menguatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat pusat, daerah, hingga desa/kelurahan.
“Pelibatan dan kerja kolaboratif di seluruh tingkatan pemerintahan sangat penting untuk mengawal konvergensi program/kegiatan dalam upaya mencapai target penurunan stunting,” terang Wapres.
Kolaborasi lain yang juga Wapres harapkan adalah aksi bersama Kementerian dan Lembaga dalam memastikan bahwa intervensi dan sumber daya yang diperlukan untuk percepatan penurunan stunting.
“Kementerian dan lembaga agar memastikan bahwa intervensi dan sumber daya yang diperlukan untuk percepatan penurunan stunting tersedia, dan menjangkau hingga kelompok sasaran, yaitu remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita,” urai Wapres.
Wapres juga meminta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Wakil Ketua Pelaksana Bidang Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi, Suharso Monoarfa, untuk dapat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting ini.
“Jika ditemukan isu yang dapat menghambat pencapaian target, agar segera diatasi,” tegasnya.
Di akhir forum, Wapres mengingatkan upaya pemberantasan stunting tidak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga saja, atau hanya dari unsur pemerintah pusat saja.
“Upaya penurunan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan desa/kelurahan, akademisi, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan,” jelasnya.
Sementara itu Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengungkapkan, sesuai formulasi program yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, BKKBN memiliki salah satu inisiatif untuk menekan terjadinya stunting melalui keluarga yang berisiko melahirkan anak stunting.
“Kita menekankan pada penyiapan kehidupan keluarga, pemenuhan asupan gizi, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, peningkatan akses air minum, serta sanitasi yang sehat,” ujar Hasto.
