Jika belajar mengajar di sekolah digelar, ini yang perlu diperhatikan dinas pendidikan Bolmut

  • Share
Sebelum masuk kelas Siswa SDN 1 Boroko mencuci tangan. (Foto Fandri Mamonto)

TORANGPEBERITA.COM- Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) nomor 32 tahun 2021, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) masuk pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3.

Pada PPKM level 3 belajar mengajar di sekolah bisa dilaksankan. Walau demikian di Kabupaten Bolmut sendiri sesuai surat edaran Bupati tanggal 24 Juli 2021 pelaksanaan kegiatan belajar di sekolah masih dilaksanakan secara daring. Surat edaran tersebut sampai pada tanggal 31 Agustus 2021.

Sementara itu Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Pauddikdasmen) Kemendikbudristek, Jumeri menyampaikan langkah-langkah dalam menyelenggarakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatasa.
Dikutip dari detik.com langkah-langkah penyelenggaraan PTM terbatas seperti disampaikan oleh Jumeri sebagai berikut.

Baca Pula:  Disebut Serambi Wisata, Orang Akan Melewati dan Menikmati Bolmut

Satuan pendidikan membentuk tim gugus tugas penanganan Covid-19. Tim gugus tugas ini bertugas untuk mempersiapkan infrastruktur, penyambutan, mensosialisasikan kepada masyarakat sekolah, masyarakat sekitar, dan juga orangtua. Hal tersebut harus disiapkan oleh satuan pendidikan. Setelah itu, satuan pendidikan membuat surat usulan kepada Dinas Pendidikan setempat untuk membuka PTM terbatas.

Dinas pendidikan melakukan verifikasi. Setelah menerima surat usulan dari satuan pendidikan, Dinas Pendidikan setempat bertugas untuk memeriksa kondisi di lapangan dan kesiapan. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi penyebaran klaster di sekolah. Ini, kata Jumeri, justru tantangannya terletak pada insan pendidikan. “Risiko ada di kita, jadi sekolah yang pertama,” katanya.

Baca Pula:  58 Anak Diimunisasi Dalam Pencanangan BIAN di Bolmut

Satuan pendidikan menyebarkan kuesioner kepada orang tua, kemudian mendata peserta didik yang memiliki komorbid.

Pengawasan dan evaluasi. Ketika pelaksanaan, maka dipastikan harus menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat. Ini, lanjur Jumeri, merupakan upaya untuk melakukan pengawasan dan evaluasi. Ketika terjadi ketidakdisiplinan dari sekolah, Dinas Pendidikan harus memutuskan agar sekolah tersebut dilarang menyelenggarakan PTM terbatas.

Sebelum menyelenggarakan sekolah tatap muka, satuan pendidikan juga harus memenuhi standar kesiapan pembelajaran sesuai daftar periksa seperti tercantum pada laman Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud dan Education Management Information System (EMIS) Kemenag.

Fakta menarik dan bermanfaat
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.