TORANGPEBERITA.COM- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta komitmen penuh pemerintah daerah dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Peran pemerintah daerah dinilai sangat penting karena laju pembangunan di daerah sangat masif.
“Aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim butuh komitmen politik karena harus dimulai dari kepala daerah yang diwujudkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD),” ungkap Kepala BMKG, Dwikorita dlm webinar yg digelar Deputi Bidang Klimatologi, BMKG, Jumat 6 Agustus 2021.
Menurut Dwikorita, pemerintah kabupaten/kota harus mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan terburuk dari bencana alam serta dampak perubahan iklim, seperti kejadian badai tropis, banjir, banjir bandang, longsor, angin kencang dan kekeringan yang diprediksi akan lebih sering terjadi dengan intensitas yang lebih kuat, ataupun mencairnya es di puncak Jaya Wijaya Papua, yang diprediksi oleh BMKG akan punah di tahun 2025, dan naiknya muka air laut.
Mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim sudah mendesak harus dilakukan segera untuk mencegah risiko dan kerugian yang lebih besar.
Dwikorita menyebut, mengatasi persoalan perubahan iklim adalah tugas yang cukup menantang, karena ini membutuhkan komitmen gotong royong dan koneksitas yang kuat dari level pusat hingga daerah, dengan usaha-usaha yang komprehensif dan nyata.
Misalnya lebih menggencarkan penghijauan secara tepat, pengendalian tata ruang secara lestari, pencegahan masif terhadap karhutla, menggalakkan penggunaan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan energi fosil, menerapkan transportasi dan pembangunan infrastruktur yg ramah lingkungan
“Jika komitmen hanya dilakukan satu daerah saja, maka hal tersebut, menjadi kurang berarti. Kita harus membangun persepsi bersama bahwa perubahan iklim ini adalah sebuah kerisauan dan ancaman bersama yang juga harus dimitigasi bersama-sama,” katanya.
Karena dampaknya tidak mengenal batas administrasi. Masyarakat juga harus dilibatkan, tidak hanya pemerintah.
Bagaimana dengan Bolmut ?
Sementara itu pemerintah daerah (pemda) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) telah beberapa kali mengikuti pertemuan terkait isu perubahan iklim.
Sebelumnya Bupati Bolmut Depri Pontoh mengatakan dalam pedoman penyusunan APBD tahun 2021 dijelaskan pemerintah daerah harus mendukung tercapainya tujuh prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah.
Dimana tujuh prioritas pembangunan nasional tahun 2021dimaksud meliputi pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. “Ketiga, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
Kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. “Ketujuh, memperkuat stabilitas politik, hukum pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik,”jelasnya.
