Pembangunan di Pinogaluman Bolmut harus dikeroyok

  • Share
Sekda Bolmut Asripan Nani. (Foto Prokopim Pemkab Bolmut)

TORANGPEBERITA.COM- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) menggelar workhsop kordinasi, integrasi dan sinkroniasi otonomi daerah di aula Kantor Camat Pinogaluman, Selasa 15 Juni 2021.

Kepala BPPD Sulut Djemi Gagola mengatakan pembangunan di wilayah perbatasan memang harus selalu dipandang tidak hanya dalam konteks pembangunan yang normal. Semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga pihak swasta harus bersinergi dan bersama-sama dalam mengoptimalkan segala potensi daerah.

Ia menambahkan termasuk menyikapi dan mensolusikan berbagai tantangan dan isu strategis utamanya menyangkut aspek infrastruktur dasar. “Ekonomi dan perdagangan, sosial, ketersedian energi, perhubungan dan telekomunikasi serta pertahanan dan keamanan,” ujarnya.

Baca Pula:  Saat Bupati dan Sekda Bolmut Duel Tanding Tenis Meja
Kepala BPPD Sulut Djemi Gagola. (Foto Prokopim Pemkab Bolmut)

Menurutnya, pemerintah provinsi Sulut sendiri telah mengagendakan berbagai program agenda kerja strategis untuk pembangunan di kawasan perbatasan.

Sementara itu Sekda Bolmut Asripan Nani yang mewakili Bupati Depri Pontoh mengatakan diketahui bersama Bolmut merupakan wilayah perbatasan, dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, Bolmut merupakan garda terdepan dalan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi antara Sulawesi Utara dan Gorontalo serta cermin bukti harga diri pembangunan di provinsi Sulut.

Ia menambahkan sebagai kawasan Lokasi Prioritas (Lokpri) Kecamatan Pinogaluman tentunya dihadapkan berbagai keterbatasan infrastruktur sebagai penunjang pembangunan dalam berbagai aspek diantaranya.

Pertama belum adanya akses jembatan yang menghubungkan desa Busato Kecamatan Pinogaluman dan desa Buata Kecamatan Atinggola. Kedua diperlukan pembangunan pengaman pantai akibat abrasi.

Baca Pula:  Saat Bupati dan Sekda Bolmut Duel Tanding Tenis Meja

Ketiga pelayanan air bersih masih menggunakan sistem SPL. Dari 3839 KK yang menikmati air bersih baru 700 KK. Sehingga masih ada yang belum terlayani air bersih.

Keempat belum ada pengaman tebing di sungai Andagile. Kelima terdapat 1166 Ha bangunan dan jaringan irigasi merupakan kewenangan Provinsi Sulut. Terdapat 320 Ha sawah yang tidak terlayani air irigasi.

Keenam bangunan pasar rakyat yang belum memadai untuk menggerakan perekonomian masyarakat. Ketujuh terdapat bangunan dan fasilitas pendidikan yang belum memadai. Kedelapan terdapat dua unit fasilitas kesehatan yang perlu ditunjang dengan peralatan kesehatan yang lebih baik lagi.

Fakta menarik dan bermanfaat
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.