Bolaang Mongondow Utara raih opini WTP ke-5

Bupati Bolmut Depri Pontoh didampingi wakil Bupati Amin Lasena dan ketua DPRD Bolmut saat menerima LHP dari BPK RI. (Foto BPK RI perwakilan Sulut)

TORANGPEBERITA.COM- Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Raihan opini WTP ini merupakan yang ke lima bagi Bolmut secara berturut.

Raihan opini WTP diterima langsung Bupati Bolmut Depri Pontoh, didampingi wakil Bupati Amin Lasena, ketua DPRD Bolmut Frangky Chendra, Sekda Bolmut Asripan Nani dan pimpinan OPD. Acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020, di kantor BPK Perwakilan Sulut, Senin 3 Mei 2021.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Bolmut, Sirajudin Lasena mengatakan, Opini WTP tersebut diterima secara langsung oleh Bupati Bolmut, Depri Pontoh.

“Alhamdulillah tahun ini kita kembali mendapat opini WTP dari BPK,” ujar Sirajudin Lasena dilansir dari Kontras.media

Ia menambahkan dengan raihan WTP ini, maka secara otomatis kabupaten Bolmut sudah lima kali meraih opini WTP dari BPK secara berturut-turut sejak 2017.

“Ini sebuah capain yang sangat luar biasa. Opini WTP ini menjadi pemacu semangat dalam membangun akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi menuju good governance,” harapnya.


Lasena juga menjelaskan WTP itu bukan sebuah prestasi akan tetapi lebih pada kewajiban yang harus di penuhi oleh Pemerintah sebagai pengelola sumber daya publik.

“Namun dalam upaya mencapai opini WTP itu kemudian dapat di katakan sebuah prestasi, karena tidak mudah meraihnya. Sebab opini WTP itu pintu masuk dalam menciptakan prinsip prinsip good governance,” jelasnya.

Dirinya membeberkan, dalam dokumen LKPD,Pemda Bolmut telah menyusun dan menyajikan LKPD 2020 dengan penuh keyakinan telah bebas dari salah saji materil dan telah menjalankan prosedur analitis yang cermat atas setiap keterhubungan angka angka dalam setiap LKPD.

LKPD ini meliputi 7 laporan yakni, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO) Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporab Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Laporab Perubahan Ekuitas (LPE) dan CaLK (Catatan Atas Laporan Keuangan).

“Ini kemudian yang membuat kita diganjar opini WTP oleh BPK,” jelasnya.

Fakta menarik dan bermanfaat