Kementrian kelautan dan perikanan awasi perbatasan Bolmut dan Gorontalo Utara

KKP kembali melakukan penertiban terhadap kapal ikan Indonesia yang beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan. (Foto KKP)

TORANGPEBERITA.COM- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Sulawesi Utara.

Dimana kedua pihak pun sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam sinergitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada Jumat 5 Maret 2021.

 
Upaya membangun sinergi dengan Pemerintah Daerah dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ini sejalan dengan kebijakan Menteri Trenggono yang menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam tata kelola perikanan. Apalagi Sulawesi Utara merupakan wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan yang tinggi sehingga harus dilindungi dari illegal fishing maupun destructive fishing.

 
“Jika kami melihat trend penangkapan kapal illegal dari Filipina yang masih cukup tinggi, maka tentu harus ada upaya bersama untuk memberantas pencurian ikan tersebut,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP, Suharta, dalam sambutannya dilansir dari KKP.go.id

Ia menambahkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan mengingat belum semua provinsi mampu melakukan operasi pengawasan karena keterbatasan sarana dan anggaran.

 “Kedepannya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus lebih ditingkatkan, bukan lagi hanya pemanfaatan aset ataupun hibah sarana dan prasarana, tetapi dapat diperluas, meliputi peningkatan SDM dan pelaksanaan operasi pengawasan bersama,” kata Suharta

Ia menyampaikan di Sulawesi Utara sendiri terdapat 2 UPT PSDKP yaitu Pangkalan PSDKP Bitung dan Stasiun PSDKP Tahuna. Salah satu UPT yaitu Stasiun PSDKP Tahuna bahkan berbatasan langsung dengan Filipina sehingga menjadi garda terdepan dalam menghalau kehadiran kapal-kapal ikan asing ilegal dari Filipina.

 

“UPT kami di Sulawesi Utara merupakan ‘benteng’ terdepan dalam menjaga kedaulatan pengelolaan perikanan Indonesia,” tegas Suharta.

 
Sementara itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, Tienneke Adam, menyambut positif penandatanganan kerja sama ini. Tienneke mengungkapan sinergitas pengawasan dengan KKP sangat dibutuhkan mengingat KKP memiliki kekuatan dan sarana prasarana yang cukup lengkap dalam melakukan operasi pengawasan.

 
“Sinergitas pengawasan ini sangat diperlukan, terlebih lagi sekarang sedang marak kegiatan destructive fishing berupa pengeboman ikan di wilayah perbatasan dengan Gorontalo Utara dan Gorontalo Selatan,” ujar Tienneke

Fakta menarik dan bermanfaat