Cegah bersama pernikahan usia anak di Bolmut

Poster imbauan mencegah pernikahan usia anak di Bolmut. (Foto twitter KPP_PA)

TORANGPEBERITA.COM- Deputi Bidang pemenuhan hak anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Lenny N. Rosalin mengungkapkan kasus perkawinan anak tidak boleh terjadi.

Perkawinan anak memiliki berbagai dampak negatif yang tidak hanya merugikan anak, maupun keluarga, tapi secara keseluruhan juga merugikan negara. “Dampak negatif dari perkawinan anak inilah yang perlu terus-menerus kita sampaikan kepada masyarakat, baik kepada keluarga, anak, maupun semua pihak terkait,” katanya seperti dikutip dari kemenppa.go.id

Adapun berbagai dampak negatif dari perkawinan anak, yaitu meningkatnya angka anak putus sekolah akibat menikah, tingginya angka stunting, angka kematian bayi, angka kematian ibu, meningkatnya pekerja anak, adanya upah rendah, sehingga menimbulkan kemiskinan. 

“Belum lagi dampak perkawinan anak lainnya seperti tingginya KDRT, kekerasan terhadap anak, terganggunya kesehatan mental anak dan ibu, munculnya pola asuh yang salah pada anak, hingga identitas anak yang tidak tercatat karena tidak memiliki akta kelahiran, sehingga memunculkan risiko terburuk yaitu terjadinya perdagangan orang,” ujarnya.

Masalah perkawinan anak merupakan masalah kritis mengingat masih banyak daerah di Indonesia yang memiliki angka perkawinan anak cukup tinggi. Pada 2019, diketahui ada sebanyak 22 provinsi yang memiliki angka perkawinan anak di atas rata-rata angka nasional yaitu 10,82%. Dari 2019 hingga 2020, telah terjadi penurunan angka perkawinan anak sebanyak 0,6%, dan diharapkan dapat terus menurun hingga 8,74% pada 2024. 

“Untuk itu, diperlukan upaya untuk menurunkan angka ini secara drastis bahkan menghapuskannya, sehingga Indonesia menjadi negara tanpa perkawinan anak. Kemen PPPA sudah memasukan isu perkawinan anak sebagai indikator ke tujuh dari 24 indikator Kota Kabupaten Layak Anak (KLA). Kemen PPPA juga telah melakukan beragam strategi secara masif yang tentunya memerlukan dukungan sinergi semua pihak, mulai dari melakukan sosialisasi webinar berseri, sosialisasi secara gencar melalui media sosial, mobilisasi melibatkan kementrian dan lembaga. Baik Lembaga Masyarakat, dan unsur lainnya,” terang Lenny.


Kemen PPPA juga telah dan akan terus melakukan intervensi yaitu merangkul berbagai pihak seperti anak melalui forum anak masyarakat melalui PUSPAGA; Lembaga Pendidikan seperti Sekolah/Madrasah Ramah Anak; Lembaga Agama seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil (Capil) untuk memberikan bimbingan pra nikah.

Lembaga Hukum seperti Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, Lembaga Kesehatan seperti Rumah Sakit/Puskesmas Ramah Anak, melakukan penetapan daerah ramah anak melalui pendekatan wilayah, bersama NGO melatih paralegal di Provinsi dengan kasus perkawinan anak yang tinggi; dan pihak lainnya.


“Untuk memperkuat capaian 2021-2024, saat ini kami sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah untuk Dispensasi Kawin terkait mekanisme pengajuan dispensasi kawin terintegrasi yang dibuat sebagai pedoman bagi masyarakat. Selain itu, memperkuat koordinasi pencegahan dan penanganan antar stakeholder terkait di pusat dan daerah; melakukan aktivasi layanan UPTD PPA untuk mediasi dan pendampingan di daerah; serta melakukan pendataan, pelaporan, dan pemantauan yang efektif,” jelasnya

Lenny berharap berbagai upaya ini dapat memberikan dampak positif, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

“Ini semua dilakukan demi menyelamatkan dan meningkatkan kualitas hidup anak Indonesia, dengan begitu SDM berkualitas bangsa ini dapat kita wujudkan di masa depan,” ujar Lenny.

Sebelumnya kepala Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Bolmut Asna Karim mengatakan pernikahan usia anak menjadi perhatian pihaknya.

“Ini juga akan kami sosialisakan ke masyarakat terkait dampak pernikahan usia anak,” kata Asna.

Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut). Berdasarkan data Pengadilan Agama (PA) Boroko pada tahun 2019 dispensasi permohonan perkawinan usia anak mencapai 38 perkara. Sementara itu sejak adanya PA Boroko, pada tahun 2018 ada 4 kasus yang ditangani.

Fakta menarik dan bermanfaat