/

Perlu diketahui dampak pernikahan usia anak di Bolmut

UPTD PPA Bolmut. (Foto Fandri Mamonto)

TORANGPEBERITA.COM- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) intensif melakukan kampanye gerakan bersama pencegahan perkawinan usia anak hingga ke tingkat desa.

Isu penurunan angka perkawinan anak menjadi salah satu dari lima isu prioritas arahan Presiden kepada Kemen PPPA. Advokasi dan sosialisasi pencegahan perkawinan anak terus dilakukan pemerintah bersama seluruh stakeholders mengingat perkawinan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak.

 
Perlindungan anak, menurut Menteri
emberdayaan Perempuan dan Perlundungan Anak, Bintang Puspayoga. menjadi komitmen dan membutuhkan peran bersama pemerintah, pihak swasta, media, masyarakat, keluarga dan anak itu sendiri. 

 “Dalam setiap kesempatan, Kemen PPPA bekerjasama dengan Dinas PPPA di daerah, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), para aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di tingkat desa dan Forum Anak, selalu memberikan edukasi kepada anak anak harus paham hak-hak mereka,” ujarnya seperti dikutip dari Kemenppa.go.id

Anak berhak atas perlindungan, anak diajarkan untuk mengenal dan menjaga tubuh mereka sehingga anak mampu melindungi diri mereka sendiri dari segala tindak kekerasan dan eksploitasi yang pada akhirnya menghambat tumbuh kembang mereka. “Pihak orang tua juga kami ajarkan setiap orang tua wajib untuk melindungi anak mereka sendiri maupun anak-anak yang berada di sekitar lingkungan mereka,” ujar Menteri Bintang.

Baca Pula:  Sinyal calon kepala dinas yang baru di pemkab Bolmut
sumber twitter KPP_PA

Bintang mengajak setiap pihak dan masyarakat untuk bersama-sama memiliki kepedulian dan sensitif terhadap isu anak karena anak adalah generasi penerus bangsa ini. “Kami mengajak semua pihak untuk lebih intensif mencegah perkawinan anak  agar semua anak Indonesia terlindungi,” jelasnya.

Sementara itu kepala Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Bolmut Asna Karim mengatakan pernikahan usia anak menjadi perhatian pihaknya.

“Ini juga akan kami sosialisakan ke masyarakat terkait dampak pernikahan usia anak,” kata Asna.

Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut). Berdasarkan data Pengadilan Agama (PA) Boroko pada tahun 2019 dispensasi permohonan perkawinan usia anak mencapai 38 perkara. Sementara itu sejak adanya PA Boroko, pada tahun 2018 ada 4 kasus yang ditangani.

Baca Pula:  Gula, kopi dan rasa saling melengkapi
sumber twitter KPP_PA
Sumber twitter KPP_PA
Fakta menarik dan bermanfaat