//

Ini tanggapan pengamat politik Sulut soal wacana KPU dari parpol

DR Ferry D Liando. (terasmanado.com)

TORANGPEBERITA.COM- Adanya wacana Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari kalangan Partai Politik (Parpol) mendapat tanggapan dari pengamat politik Sulawesi Utara DR Ferry D Liando.

Menurutnya, hal tersebut bukanlah sebuah masalah, namun kelembagaan partai politik harus dibenahi terlebih dulu.

“Bukan masalah jika parpol jadi penyelenggara Pemilu. Sebab di Meksiko dan Jerman, para penyelengara pemilu ada perwakilan dari parpol. Namun syaratnya adalah kelembagaan parpol harus dibuat bagus dulu. Sepanjang parpol masih memproduksi aktor-aktor koruptor, saya belum setuju,” katanya seperti dikutip dari terasmanado.com Jumat 29 Januari 2021.

Liando menjelaskan, sebagian parpol di Indonesia belum mampu melahirkan calon-calon pemimpin. Dimana banyak kepala daerah yang tidak kreatif, pasif dan dan tidak inovatif. Banyak anggota DPR/DPRD tak punya kemampuan berargumentasi di lembaga perwakilan rakyat.

“Padahal untuk memperjuangkan kepatuhan publik, kemampuan diplomasi dan argumentasi menjadi modal utama,” ungkapnya

Selama ini menurut akademisi FISIPOL Unsrat itu, keadaan di Parpol baru akan sibuk mencari figur calon baru menjelang Pemilu atau Pilkada saja.

“Sebelum itu tidak ada satupun kegiatan pembinaan, latihan kepimpinan dan pembianaan moral serta latihan tata kelola pemerintah jauh sebelum pemilihan dilakukan. Sebagian besar yang dicalonkan oleh parpol itu bukan kadernya sendiri. Sebagian  parpol bahkan diduga mencalonkan yang bersedia menyetor mahar. Sebagian calon juga hanya diambil dari kerabat dan kekurga kepala daersh padahal bukan kader parpol,” jelasnya.

Pada Pemilu Tahun 1999, tambah Liando, penyelenggara  Pemilu diambil dari perwakilan 48 parpol. Tapi yang  terjadi waktu itu, Pemilu nyaris gagal, karena parpol yang kalah tidak mau tanda tangan hasil pemilu.  Untunglah pak Habibie presiden waktu itu mengambil alih penetapan Pemilu waktu itu.

“Karena itu, benahi dulu kelembagaan parpol baru bicara soal wacana komisioner KPU dari parpol,” ujar Liando.

Diketahui, RUU Pemilu merupakan salah satu revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 di DPR. Dalam salah satu pasal muncul perubahan UU soal keterwakilan partai politik dalam dalam komposisi keanggotaan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Fakta menarik dan bermanfaat